Kabinet Natsir merupakan kaoalisi dari beberapa partai dengan intinya Partai Masyumi. Program Kabinet Natsir adalah :
1. Usaha mendapatkan keamanan dan ketertiban,
2. Konsolidasi dan penyempurnaan susunan pemerintahan
3. Perbaikan Institusi Angakatan Perang
4. Penyelesaian Irian Barat
5. Mengembangkan dan memperkuat kekuatan ekonomi kerakyatan.
Kebijakan luar negeri pemerintahan Natsir adalah bebas dan netral, namun tetap bersimpati pada negara-negara Barat. Pada bulan september 1950, indonesia diterima sebagai anggota PBB. Sementara itu, permasalahan yang dihadapi kabinet Natsir adalah :
- Terganggunya stabilitas keamanan (adanya pemberontakan RMS dan DI/TII Kartosuwiryo)
- Kegagalan membentuk pemerintahan koalisasi antara Masyumi dan PNI,
- Belanda menolak pengembalian atas Irian Barat (hasil keputusan KMB, masalah Irian Barat akan diselesaikan dalam kurun waktu satu tahun setelah KMB tahun 1949).
Kegagalan perundingan Indonesia-Belanda tentang Irian Barat, menimbulkan mosi tidak percaya dari parlemen terhadap pemerintahan Natsir. Krisis ini bertambah dengan adanya mosi dari Hadikusumo (PNI) berkaitan pencabutan PP No.39/1950 tentang DPRS dan DPRDS yang diakomodasi parlemen sehingga Kabinet Natsir jatuh.
Like.